Universitas Andalas kembali mengukuhkan guru besar. Kali ini Prof.Dr.Saldi Isra, SH, MPA dikukuhkan sebagai guru besar tetap dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unand. Pengukuhan berlangsung di Auditorium Unand, Kamis (11/2)
Tampak hadir sejumlah pejabat dan tokoh partai politik, antara lain Ketua Mahmamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua DPD RI Irman Gusman, Bupati Tanahdatar Shadiq Pasadigoe, Ketua Dewan Penyantun Unand Fahmi Idris, Dirut Semen Padang Endang Irzal, Rektor Paramadina Anis Baswedan dan tokoh lainnya.
Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar, Saldi Isra membacakan pidato berjudul Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang.Dalam pidato sekitar satu jam tersebut, Saldi menyinggung berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan dalam proses legislasi atau pembentukan UU.
Pertama, berkaitan dengan posisi ideal DPD, kedua partisipasi publik dalam pembentukan UU dan masalah kehadiran anggota DPR saat persetujuan rancangan UU,"kata Saldi.
Saldi menambahkan, di samping persoalan prosedural, masalah lain yang membuat banyak kalangan prihatin adalah terkuaknya praktik cacat moral (moral hazard) berupa suap dan korupsi dalam pembentukan UU.
"Saat ini kecenderungan lain negara kita lebih menganut sistem parlementer dari presidensial,"
kata Saldi.
Hal itu terjadi karena tiadanya batasan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Artinya, fungsi legislasi dalam sistem parlementer merupakan hasil kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Sistem parlementer menempatkan eksekutif sebagai bagian dari lembaga legislatif.
"Konsekuensinya antara eksekutif dan legislatif harus bekerjasama. Denghan perhimpitan tersebut, pemisahan antar cabang kekuasaan menjadi tidak jelas,"kata Saldi.
Untuk itulah Saldi mengusulkan adanya purifikasi atau pemurnian proses legislasi kepada Komisi Konstitusi dengan penataan ulang fungsi legislasi.(*)
0 komentar:
Post a Comment