DR. WAHIDUDDIN ADAMS, SH., MA.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
I. Pendahuluan
Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang sentralistis digantikan dengan pemerintah yang desentralistis. Artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan dan yusti yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan RI.
Anda butuh Makalah tersebut?. Silahkan download.
Download Makalah
0 komentar:
Post a Comment