Penerbit: Departemen Hukum dan HAM RI 2008
Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi(Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” .
Anda butuh Buku tersebut?. Silahkan download.
Download Buku
3 komentar:
wah yang kayak begini sering masuk tuh dalam soal cpns mengenai Perda.
catet aah..
btw thx yaa..
wah bingung kalo harus membaca buku hukum tapi harus terus belajar ah sapa tw terkena kasus...
hehhehe
buku ini sangat berguna. sebab banyak juga para pembuat kebijakan daerah nggak paham soal perda dan sinkronisasinya.
sukses luar biasa cerdas untuk anda dan tamu anda
Post a Comment